Skip to main content
x

PARA PEJABAT DALAM PENANGANAN COVID-19 BERUJUNG KEPADA PATOLOGI BIROKRASI

Irma Silvia
Irma Silvia, Mahasiswi Ilmu Politik Unsyiah berasal dari Aceh Tamiang

Pemerintahan Indonesia bergerak sejalan dengan perwujudan sistem birokrasi sejak era pemerintahan terdahulu lagi dalam rangka mengatur struktur negara agar lebih terorganisir. Birokrasi di indonesia dapat dikatakan terbilang mumpuni dan efisien dalam mengerjakan prospek kerjanya, namun hal itu adalah kisah yang sudah lama terlewati mengingat birokrasi sekarang ini telah mengalami sedikit permasalahan internal sehingga berefek kepada penanggulangan covid-19. Birokrasi sendiri merupakan sebuah organisasi legal dibawah naungan pemerintahan indonesia yang mempunyai sistem berbentuk seperti piramida yang dimana terdapat lebih banyak bawahan daripada atasan yang pada umumnya sistem seperti piramida ini dipergunakan pada organisasi bersifat administratif. Birokrasi sendiri spesifiknya bertugas menata proses, pembagian prospek kerja, pemberlakuan hierarki dan lainnya yang bersifat strutural bagi negara. Pada umumnya, birokrasi yang sering kita lihat diperkotaan memiliki aturan yang ketat sehingga terkesan kurang efisien sehingga masyarakat beranggapan birokrasi itu berisikan pemborosan dan pemalasan, padahal sistem biokrasi itu sendiri sangatlah diperlukan dalam prosedur operasional dalam penataan suatu ketentuan. Birokrasi yang saat ini kita lihat mengatur struktural negara sedang mengalami reformasi birokrasi yang dimana bersifat mereset ulang birokrasi pemerintahan indonesia kembali seperti dulunya dengan aspek-aspek tertentu yang dicakupi. Hal ini sekaligus menguatkan struktural pemerintah dalam penanganan covid-19 agar tidak terjadi KKN. Reformasi sendiri merupakan perubahan secara signifikan demi perbaikan dalam cakupan-cakupan seperti agama, sosial dan khususnya adalah politik dalam negara Indonesia khususnya. Reformasi itu sendiri adalah langkah jitu dalam menciptakan struktural dalam pemerintahan indonesia yang teratur.

Birokrasi sendiri merupakan sarana yang menyediakan pelayanan masyarakat indonesia agar dapat mensejahterakan masyarakat indonesia secara berkepanjangan. Namun, membuat birokrasi itu telah higenis dari tangan-tangan kotor aparat tidaklah mudah. Permainan-permainan oleh aparat dalam mengacaukan sistem birokrasi pemerintahan indonesia sangat meresahkan karena pengaruh mereka itu membuat birokrasi menjadi kacau dan tidak teratur lagi yang berujung kepada tidak efisiennya prosedur penanggulangan covid-19. Permasalahan seperti ini sendiri dinamai sebagai patologi birokrasi, yang menjadi faktor utama pemberlakuannya reformasi birokrasi. Tujuan dari adanya reformasi birokrasi adalah sangat jelas dimana ia adalah supaya sebuah birokrasi itu dapat disterilkan sistem-sistemnya yang telah tercemari oleh pejabat yang berkepentingan di dalamnya demi meraup keuntungan dari anggaran pemerintah dalam penanggulangan covid-19. Pimpinan dari birokrasi sendiri pada umumnya yang menjadi sorotan ketika diberlakukan reformasi birokrasi pada organisasi pemimpin tersebut memimpin. Alasannya jelas, mengingat sistem birokrasi itu seperti piramida, maka segala hal yang terjadi pada bawahan adalah mendasari perintah dari pimpinan birokrasi tersebut. Maka dari itu, harus ada penanggulangan birokrasi yang kacau ini dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini didasari oleh peraturan presiden republik indonesia nomor 81 tahun 2010 terkait grand desain birokrasi 2010-2025. Maksud dari reformasi birokrasi itu sendiri adalah sebagai upaya dalam perubahan besar di dalam penataan kelola pemerintahan indonesia khususnya dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintahan yang terbilang profesional serta berintegritas dalam melaksanakan pelayanan publik sebagai bagian dari aparatur negara yang sejati. Reformasi birokrasi bertujuan dalam mewujudkan sebuah sistem birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas serta jauh dari yang namanya KKN agar dapat melayani masyarakat umum  selama pandemi ini.

Terlepas dari itu, hal in juga berkaitan dengan budaya politik yang dimana merupakan sebuah landasan dalam sistem politik yang menyertakan suatu perintah dan peran politik yang diagendakan oleh struktur politik. Budaya politik ini sendiri adalah bermaksud landasan akal dalam bahasa yunani. Pada kenyataannya, budaya politik dapat dideskripsikan sebagai perilaku masyarakat terkait hal kenegaraan. Sistem budaya politik ini menyangkut dalam konteks berbangsa serta bernegara yang mendasari aspek pengadministrian negara, adat, politik pemerintahan dan norma masyarakat.  Setiap wilayah pada umumnya menghadirkan budaya politik yang berbeda-beda. Pada hakikatnya, budaya politik ini dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti peran dan sikap masyarakat dalam sistem tersebut sehingga dapat dikatakan bahwasanya budaya politik ini adalah sistem yang menitikberatkan nilai-nilai dalam politik dan pemerintahan. Selain itu, budaya politik ini menyatakan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan dalam sesebuah pemerintahan. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwasanya budaya politik yang ada di indonesia dibagi menjadi beberapa hal seperti pendekatan terhadap agama islam, keetnisan dan juga pendekatan dalam kemajuan keamanan. Dapat kita lihat bahwasanya dalam politik indonesia terdapat pasang surut secara menerus dan jelas bahwasanya ia sangat mempengaruhi kestabilan sistem perpolitikan nasional apalagi selama pandemi ini.

Justru, budaya politik juga berkaitan erat dengan budaya birokrasi di indonesia yang pada umumnya adalah hirarkis dan tertutup. Budaya birokrasi sendiri dapat diartikan sebagi suatu sistem yang terdiri dari simbol, nilai dan pengetahuan yang terdapat dalam pikiran kita. Kemudian nilai-nilai tersebut dituangkan oleh pegawai organisasi bernama birokrasi. Hasilnya dapat kita simpulkan dimana budaya organisasi adalah suatu sistem nilai dan keyakinan yang didapatkan lalu dikembangkan oleh sebuah organisasi dalam pembentukan aturan demi pedoman dalam pencapaian tujuan birokrasi tersebut dan tujuan yang kini menjadi prioritas pemerintah adalah mensejahterakan masyarakat dalam melewati hari-hari darurat saat ini. Budaya ini sendiri adalah demi mempersatukan aktiftas karyawan dalam birokrasi. Dapat juga disimpulkan bahwasanya nilai budaya serta komitmen karyawan birokrasi pemerintahan adalah suatu harapan dari masyarakat agar tidak terjadi KKN yang berujung kepada kesulitan bagi publik. Sejalan dengan adanya budaya birokrasi, timbul juga patologi birokrasi yang dikenali sebagai penyakit dalam birokrasi yang dimana mucul disebab kan oleh ketiadaan struktur yang baik sehingga terjadi kinerja birokrasi yang tidak linear. Patalogi ini sendiri hadir dengan varian konsep, pertama ada paternalistik dan menganggap atasan sebagai raja yang mutlak sehingga bawahannya tidak mempunyai kemampuan dalam memberi tanggapan apapun dan sudah menjadi rahasia umum bahwasanya pimpinan seperti ini adalah alasan terjadinya KKN. Kedua, jenis patologi selanjutnya adalah pembekakan anggaran yang dimana terjadi berdasarkan beberapa alasan konkrit yang dibuat oleh pejabat birokrasi seperti pembesaran yang dibuat akan meningkatkan peluang mark-up anggaran namun tidak ada kejelasannya sehingga terjadi pemotongan anggaran dan permainan tidak jelas tersebut.

Selain itu, ada prosedur yang berlebihan yang menjurus kepada pelayanan masyarakat yang tidak konsisten dan menyusahkan masyarakat. Hal ini dapat menyulitkan publik sehingga akan berdampak kepada kerusuhan dalam fasilitas publik dari pemerintah. Pembengkakan birokrasi juga adalah bagian dari patologi sehingga jumlah struktur dalam birokrasi diperbanyak dengan alasan tidak konkrit demi mendapatkan pengalokasian dana yang lebih sejalan dengan banyaknya struktur dibuat. Dana tersebut yang seharusnya digunakan untuk penanggulangan covid-19, malah dipergunakan untuk keperluan pribadi pejabat itu sendiri. Seterusnya ada fragmentasi birokrasi yang dimana kementerian yang dihadirkan oleh pemerintah selalu bersifat mencurigakan dengan inisiatif tertentu tanpa memikirkan kegunaannya. Menyangkut kepada aspirasi masyarakat yang diakumulai oleh pemerintah agar birokrasi diberi penanggulangan demi kesejahteraan masyarakat akan telah mulai dilaksanakan sejak awal mulanya diterapkan reformasi birokrasi tersebut. Reformasi ini jelas tujuannya agar tidak terjadi kesalahan dalam mengorganisisr birokrasi demi kepentingan yang utama, yaitu pelayanan masyarakat dan bukan kepentingin diri sendiri. Sistem yang menjadi higenis akan membuat publik mudah mendapatkan bantuan pemerintah selayaknya agar dapat bertahan dalam pandemi ini. Model birokrasi di indonesia masih terbilang banyak mengandungi penyakit patologi ini yang dimana para birokrat sendiri membuka kesempatan bagi terjadinya hal-hal itu yang menyangkut ekonomis dan politis. Sejalan dengan waktu, parahnya birokrasi yang dirusakkan oleh penyakit birokrasi ini, perlu adanya inisiatif penanggulangan yang mumpuni dalam rangka memperbaiki birokrasi demi menjadi lebih baik dalam sistem pelayanan masyarakat khususnya di indonesia. Dapat dikatakan langkah penanggulangan ini adalah dengan membumihanguskan penyakit tersebut dari birokrasi pemerintahan khususnya mengingat pemerintah telah mengorbankan APBN yang banyak demi masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi pejabat dalam birokrasi.

Kebijakan pembangunan sesebuah birokrasi yang harus dibangun dengan segera dalam rangka dapat mencakup semua aspek seperti sistemnya, budaya di dalam, struktur dan lain lainnya. Maka dari itu, harus diterapkan reformasi birokrasi dalam rangka pencegahan patologi birokrasi ini daripada terus menerus merusakkan sistem pelayanan masyarakat berbasis pemerintahan ini. Operasional yang terinfeksi patologi tidak akan dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi mereka yang membutuhkan bantuan menghadapi covid-19. KKN yang menjalar sekujur birokrasi pemerintahan akan sulit dibumi hanguskan mengingat jaringan yang ada di dalam birokrasi terbilang luas dan besar cakupannya sehingga peran seorang pemimpin akan susah menanggulanginya. Diperlukan peran pejabat birokrat sendiri dalam menciptakan kesadaran diri tentang dampak perlakuan mereka terhadap negara dan sosial mereka. Aspek profesional harus ditanamkan dalam jiwa karyawan pemerintah mulai saat ini mengingat mereka yang melakukan patologi adalah orang pemerintahan sendiri. Undang-undang yang mumpuni juga telah diwujudkan demi pencegahan patologi dalam birokrasi pemerintah ini dalam rangka mencapai sasaran good governance bagi para birokrat lebih-lebih lagi di saat pandemi saat ini yang membutuhkan pemerintah untuk memprioritaskan masyarakat berbanding ekonomi sendiri. Maka dari itu dapat dikatakan birokrasi yang mendasar dengan budaya politik indonesia akan menghasilkan patologi yang kental mengingat bangsa-bangsa tertentu dalam indonesia sehingga distereotipkan sebagai bangsa yang hanya mementingkan diri sendiri dan suka menyusahkan orang lain tanpa alasan yang kokoh. Pola pikir demikian harus dapat diubah oleh pemerintah melalui reformasi birokrasi terstruktur yang mendalam termasuk juga memperhitungkan pimpinan nya tersebut.

            Seperti yang kita lihat, selama masa pandemi, banyak para elit yang mengambil keuntungan dimasa sulit seperti ini, banyak para elit yang melalukan berbagai cara untuk menaikkan citra mereka demi untuk kepentingan pribadi. Para elit melakukan tindakan tersebut dengan cara membagikan bantuan kepada masyarakat namun atas nama partai politik, agar citra mereka dan citra partai menjadi baik dan msyarakat pun menjadi simpatik. Hal-hal seperti ini banyak terjadi selama masa pandemi covid-19.

            Kasus seperti inilah yang membuat birokrasi di Indonesia menjadi buruk, dimana para elit politik memanfaatkan kesempatan di masa pandemi seperti ini untuk kepentingan politik mereka. Seharusnya di masa seperti ini, para elit membantu dan mengatasi bagaimana agar masa sulit seperti ini cepat berakhir bukan malah berlomba-lomba mencari simpatik masyarakat agar membuat citra baik mereka meningkat.

            Contoh kasus penyebaran dana bansos yang terjadi seperti di Klaten, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Brebes. Para elit memberikan bantuan dengan cara membuat simbol-simbol di kemasan yang akan di berikan kepada masyarakat, dan tidak sedikit juga para elit yang turun langsung kelapangan agar mereka mendapat simpatik dari masyarakat.