Lompat ke isi utama
x

PERAN GENERASI MILENIAL DIBALIK AKSI UNJUK RASA SEBAGAI BENTUK MENGAWAL TEGAKNYA DEMOKRASI DI INDONESIA

Farah Fadhila, Mahasiswi Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala
Farah Fadhila, Mahasiswi Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, email: farahfadhila19@gmail.com

Akhir-akhir ini dunia sosial media digemparkan dengan video ketua umum PDIP, Megawati Soekarno Putri yang mempertanyakan sumbangsih apa yang telah disumbangkan oleh generasi milenial bagi bangsa dan negara selain hanya berdemo. Pernyataan tersebut tentu menjadi kontroversi dan mendapatkan berbagai macam respon, terutama dari generasi milenial. Pernyataan yang dilontarkan oleh Presiden kelima Indonesia itu seolah menyinggung bentuk unjuk rasa (demo) yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat terkait penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan tidak lama ini.

Di Indonesia, istilah generasi milenial seringkali dikaitkan dengan anak muda atau pemuda. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2009, pemuda merupakan warga negara Indonesia yang memasuki periode penting usia pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Menurut data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, jumlah pemuda atau generasi milenial Indonesia berjumlah sekitar 64,19 juta jiwa atau seperempat dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan banyaknya jumlah pemuda yang merupakan kelompok milenial, lantas bagaimana sumbangsih dan peran generasi milenial itu sendiri bagi bangsa dan negara, khususnya peran mereka dalam aksi unjuk rasa yang bertujuan untuk mengawal tegaknya demokrasi di Indonesia.

Mempertanyakan peran generasi milenial tentu bukanlah suatu hal yang tabu, mengingat pentingnya peran dari generasi milenial itu sendiri. Generasi milenial atau pemuda Indonesia diharapkan dapat menjadi agent of change yang dapat membawa perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik di masa depan. Nyatanya, saat ini generasi milenial sangat gencar dipersiapkan untuk mewujudkan Indonesia emas 2045. Hal ini dikarenakan generasi milenial dapat menjadi trendsetter atau panutan bagi rakyat Indonesia lainnya dan diharapkan dapat menjadi penggerak bagi rakyat Indonesia lainnya untuk menjadi lebih baik.

Secara umum, berbicara mengenai sumbangsih dan peran generasi milenial, tentu sudah sangat dari mereka yang berperan dalam mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional, seperti dalam bidang atletik, artis, kontes kecantikan, serta siswa maupun mahasiswa dalam bidang pendidikan dan teknologi. Namun hal tersebut seolah tidak tampak cukup oleh Presiden kelima Indonesia sebagai bentuk kemajuan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini hanya berfokus pada peran generasi milenial dibalik aksi unjuk rasa sebagai bentuk mengawal penegakan demokrasi di Indonesia. Salah satu kelompok generasi milenial yang berperan sangat besar dalam mengawal demokrasi Indonesia adalah kelompok mahasiswa.

Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa banyak negara di zaman modern ini yang menganut sistem demokrasi untuk jalannya roda pemerintahan. Bangkitnya sistem pemerintahan demokrasi ditandai dengan runtuhnya sistem pemerintahan kerajaan. Sistem pemerintahan demokrasi bukanlah sistem pemerintahan terbaik dan sempurna, namun demokrasi adalah sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang paling buruk. Oleh sebab itu banyak negara-negara di dunia kemudian menganut demokrasi sebagai sistem pemerintahannya, termasuk Indonesia.

Secara umum, banyak orang mengenal istilah demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sebagimana yang didefinisikan oleh Abraham Lincoln. Dari definisi tersebut, singkatnya demokrasi merupakakan sistem pemerintahan dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk memilih wakil untuk menyuarkan aspirasinya di pemerintahan. Oleh sebab itu, kebijakan-kebijakan yang diambil haruslah berdasarkan suara rakyat.

Dalam rangka menegakkan sistem demokrasi yang baik dalam suatu negara, tentu harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Menurut Inu Kencana Syafiie (2013), prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal antara lain yaitu adanya pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas, pengakuan hak minoritas, pemerintahan yang berdasarkan hukum, supermasi hukum, pers yang bebas, dan adanya beberapa partai politik. Menurut saya, negara demokrasi dapat dikatakan berhasil menjalankan sistem pemerintahan yang baik apabila mampu menerapkan prinsip-prinsip demokrasi tersebut.

Dari beberapa prinsip demokrasi di atas, terdapat dua hal yang sangat sangat terkait dengan isu yang terjadi belakangan ini yang mana banyak rakyat Indonesia yang ikut berunjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dua hal tersebut yaitu kebebasan individu dan manajemen terbuka. Dalam negara demokrasi, rakyat diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, kebebasan dalam menyaimpakan pendapat, serta kebebasan lainnya. Namun kebebasan tersebut tidaklah bersifat mutlak, namun bersifat terikat dan bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang dimiliki tetap mempunyai batasan dan mesti berjalan sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, dalam negara demokrasi juga sangat mengedepankan manajemen yang terbuka atau transparansi. Hal ini dilakukan bertujuan agar para pemimpin tidak mengambil kebijakan yang merugikan rakyat dan mencegah terciptanya kebijakan-kebijakan yang bersifat otoriter. Pada dasarnya, para pemimpin mendapatkan kekuasaan tersebut dari rakyat. Rakyat yang memilih pemimpin dan mewakilkan kedaulatannya untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan kehendak mereka. Oleh sebab itu, salah satu faktor penting dalam rangka penegakan demokrasi di Indonesia adalah manajemen terbuka sehingga rakyat dan terutama generasi milenial dapat turut aktif megawal kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi mereka.

Terkait dengan apa yang terjadi belakangan ini di Indonesia, rakyat Indonesia dan khususnya generasi milenial Indonesia secara serentak melakukan unjuk rasa dalam rangka penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia pada 5 Oktober 2020. Rakyat Indonesia menilai bahwa Undang-Undang Cipta kerja tersebut sangat merugikan pekerja atau buruh di Indonesia dan hanya menguntungkan kelompok investor saja. Oleh karena itu, para buruh dan generasi milenial Indonesia kemudian melakukan unjuk rasa, baik unjuk rasa yang dilakukan secara langsung maupun yang dilakukan di sosial media.

Tidak dapat dipungkiri dengan berkembangnya globalisasi menyebabkan perkembangan yang sangat signifikan dalam bidang teknologi. Sebelumnya, banyak rakyat Indonesia yang tidak tertarik dengan isu-isu sosial maupun politik  di Indonesia. Namun dengan adanya sosial media maka setiap orang menjadi tahu dan paham dengan apa yang terjadi di Indonesia dan turut ikut serta mengambil sikap dalam setiap isu maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan dengan adanya media sosial, berita dan informasi apapun dapat tersebar dengan mudah dan cepat kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya generasi milenial yang memang lebih aktif dalam menjelajahi dunia maya tersebut. Namun terkadang media sosial juga memiliki dampak negatif, salah satunya adalah penyebaran hoax yang dapat merugikan banyak orang.

Oleh sebab itu, dalam kasus ini sangat dibutuhkan peran generasi milenial. Generasi milenial dan khususnya kelompok mahasiswa harus sangat peka dengan setiap langkah yang diambil oleh pemangku kekuasaan karena hal ini menyangkut nasib rakyat Indonesia secara keseluruhan. Generasi milenial dan rakyat Indonesia melihat bahwa kebijakan yang disahkan oleh DPR tentang Undang-Undang Cipta Kerja sangat bertolak belakang dengan kehendak rakyat Indonesia. Di media sosial juga banyak beredar video dimana ketua dan wakil ketua DPR RI mematikan microfon anggota DPR yang meminta agar RUU tersebut tidak langsung disahkan. Sikap tersebut seharusnya tidak ditunjukkan oleh wakil rakyat ketika sedang mengadakan dan memimpin jalannya rapat paripurna. Selain itu, pengesahan Undang-Undang ini yang dipercepat dari jadwal yang semestinya juga semakin dipandang mencurigakan. Untuk itu, banyak generasi milenial yang kemudian mengeluarkan mosi tidak percaya di laman media sosial mereka. Generasi milenial yang terdiri dari mahasiswa, influencer dan masyarakat Indonesia lain yang juga anak muda dengan lantang mentang kebijakan DPR tersebut dengan menggaungkan tagar #mositidakpercaya sehingga taggar tersebut sempat menjadi trending.

Selain itu, generasi milenial yang berlatar belakang mahasiswa juga kemudian melakukan aksi unjuk rasa yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Di Jakarta, mahasiswa langsung melakukan unjuk rasa di depan kantor DPR RI. Banyak pihak yang sangat mendukung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa dan generasi milenial lainnya, terutama kaum buruh yang memegang harapan besar. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa adalah salah satu bentuk kebebasan berpendapat terkait kebijakan yang dinilai hanya menguntungkan pihak tertentu. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut bertujuan untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa tentu tidak hanya sekedar berdemonstrasi mengeluarkan mosi tidak percaya lalu bernjak pulang, namun para mahasiswa juga mendapatkan berbagai tantangan yang membahayakan nyawa mereka. Para mahasiswa sempat dihadang oleh Polisi dan TNI yang menyebabkan demonstrasi berakhir ricuh di beberapa daerah di Indonesia dan tentunya di Jakarta. Bahkan pihak aparat menembakkan gas air mata kepada mahasiswa. Selain itu, aksi unjuk rasa ini juga menyebabkan kerusakan beberapa fasilitas umum yang sengaja dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Meskipun sudah melakukan unjuk rasa, mahasiswa dan rakyat Indonesia tidak langsung mendapatkan respon apapun dari pemerintah.

Setelah sehari menunggu, akhirnya pemerintah mengeluarkan suara atas jawab demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan generasi milenial lainnya. Presiden Jokowi menyatakan bahwa aksi unjuk rasa terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dilatar belakangi oleh disinformasi terkait substansi Undang-Undang dan adanya penyebaran hoax di media sosial. Pernyataan resmi Presiden Jokowi tersebut disampaikan pada jumpa pers dan disiarkan pada Youtube Sekretariat Presiden dan juga diunggah pada instagram pribadi milik Bapak Jokowi. Dalam jumpa pers tersebut, Bapak Jokowi juga meluruskan beberapa pasal yang merupakan hoax dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Selain itu, presiden Indonesia dalam jumpa pers tersebut juga menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia, terutama mempertimbangkan banyaknya angka pengangguran selama pandemi ini.

Mendengar penuturan yang disampaikan langsung oleh Bapak Jokowi, sangat disayangkan bahwa aksi unjuk rasa ini hanya disebabkan karena hoax dan disinformasi. Menurut saya, terjadinya disinformasi terhadap pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja tersebut dikarenakan minimnya transparansi dari pihak pemerintah selaku perancang kebijakan. Selain itu, terkait hoax yang beredar di media sosial, tidak ada satu pihak pun yang dapat menjamin bahwa apabila tidak terjadi aksi unjuk rasa dan pernyataan mosi tidak percaya oleh generasi milenial khususnya mahasiswa maka pemerintah akan mengklarifikasi bahwa terdapat beberapa pasal yang beredar merupakan hoax semata. Pernyataan pasal-pasal hoax tersebut dilakukan setelah aksi unjuk rasa dan pernyataaan mosi tidak percaya yang dilakukan oleh generasi milenial, baik di media sosial dan yang dilakukan secara langsung. Artinya, apabila generasi tidak peka dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, bisa saja rakyat Indonesia tidak pernah tahu bahwa pasal-pasal RUU yang beredar di media sosial tersebut merupakan hoax.

Beberapa orang menilai bahwa peran generasi milenial hanya mampu melakukan aksi unjuk rasa saja, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden kelima Indonesia. Namun jika ditelusuri lebih dalam, generasi milenial mempunyai peranan yang sangat besar dalam kemajuan bangsa dan negara, terutama dalam mengawal tegaknya demokrasi di negeri tercinta ini. Apa yang dilakukan oleh generasi milenial lebih dari hanya sekedar melakukan ujuk rasa, namun juga ikut menyuarakan dan menyampaikan pendapat yang merupakan salah satu prinsip demokrasi. Oleh sebab itu, dibalik peran generasi milenial yang dianggap hanya bisa berdemonstrasi, namun nyatanya terdapat dampak besar bagi bangsa dan negara. Sehingga menurut saya generasi milenial mempunyai peran yang sangat penting dalam mengawal tegaknya demokrasi dan tentu  sudah banyak memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara, salah satunya melalui aksi unjuk rasa.