Lompat ke isi utama
x

Simpang Siur Informasi Dibalik Omnibus Law UU Cipta Kerja

Muhammad Mahfud, Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala
Muhammad Mahfud, Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala

Pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu, RUU Omnibuslaw Law Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-undang (UU), reaksi pro dan kontra tentunya sudah menjadi hak dalam negara indonesia kita ini yang menganut sistem demokrasi, ada yang  mengatakan bahwasanya dengan adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja akan membuat Regulasi yang sebelumnya berbelit ataupun menghambat perkembangan regulasi menjadi lebih mudah yaitu dengan cara menggabungkan beberapa regulasi dengan substansi sehingga lebih mudah dalam proses hukum dan birokrasi, namun dalam sorotan publik UU cipta kerja ini memuat beberapa pasal Kontroversial, RUU cipta kerja ini dianggap oleh serikat buruh hanya mementingkan kepentingan investor, UMKM, cukong dan pemilik modal saja, serta juga masih banyak pasal kontroversial lainnya yang sudah beredar dimasyarakat.

Imbas dari Pengesahan UU Cipta kerja ini, berselang 3 hari setelah disahkan UU Cipta Kerja  ini pada tanggal 8 Oktober 2020, mahasiswa menggelar demo serentak dibeberapa wilayah Indonesia atas  penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Respon yang ditunjukkan oleh badan DPR RI  yaitu tetap mempertahankan agar UU cipta kerja terus direalisasikan, namun menjawab atas tuntutan mahasiswa serta massa buruh yang telah melakukan aksi demo, pemerintah membantah atas beberapa isu yang beredar dimasyarakat, dan menyatakan bahwa berita tersebut hanyalah hoak, serta mengklarifikasikan kembali point-point kontroversial tersebut

Lalu yang menjadi pertanyaan adalah jika memang UU Cipta Kerja menguntungkan setiap elemen masyarakat, kenapa harus adanya demo yang dilakukan oleh mahasiswa serta massa buruh?, lalu pemerintah juga mengatakan bahwa point-point kontroversial yang sudah beredar di masyarakat itu hanyalah berita hoak, berarti apakah adanya miskomunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat?, apakah pemerintahs sebagai wakil rakyat telah gagal dalam menjalankan tugasnya dalam menyuarakan hak-hak rakyat?. Tentunya pemeritntah harus belajar atas permasalahan ini, memang susah dengan negara Indonesia yang luas dan juga berpenduduk 250 juta lebih serta keterbatasan akses informasi yang didapatkan ini  juga menjadi faktor yang menghambat informasi tersebut susah diterima oleh sebagian masyartakat. Sosialisasi yang kurang juga membuat miskomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat yang berimbas kepada multitafsir yang diambil sehingga isu-isu liar berkeliaran dalam masyrakat kita ini.

Namun, dalam bentuk demo yang dilakukan sangat disayangkan tujuan demo adalah untuk menyampaikan aspirasi serta tuntutan penolakan terhadap UU ini berujung kepada beberapa tindakan anarkis yang dilakukan oleh beberapa oknum, dalam keadaan seperti ini pastinya ada aktor yang mengambil kesempatan untuk menciderai proses demo yang seharusnya berjalan aman serta tentram. Serta jalan lain atas ketidakpuasan serta penolakan atas UU Cipta Kerja tersebut, bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi, yaitu menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, perpres, permen, perkada, sebagai delegasi perundang-undangan.

Namun menurut saya pribadi, terlepas atas baik buruknya Omnibus law UU Cipta kerja ini, kita harus menghargai kerja keras pemerintah terkhususnya DPR RI yang telah menyusun serta merancang walaupun Pembahasan undang-undang setebal kurang lebih 900 halaman itu hanya dilakukan dalam waktu kurang dari satu tahun dan terkesan tergesa-gesa dalam mengesahkan undang-undang tersebut.

Walaupun Indonesia saat ini berada di masa pandemi yang membutuhkan penanganan ekstra melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita harus memberikan kesempatan kepada pemerintah, entah 6 bulan atau 1 tahun tidak juga memberikan hasil yang positif berarti memang dalam hal penerapan Omnibus law UU Cipta Kerja tidak layak diberlakuakan di Indonesia dan hrus segera dihapuskan, namun jika memang kedepannya setelah benar-benar dijalankannya UU ini memberikan hasil positif tentunya tidak hanya buruh, pengusaha dan UMKM saja yang menerima manfaat namun juga seluruh rakyat merasakan manfaatnya.